Musim Interpelasi, Beda Interpretasi (Sebuah Opini Basi)

Setidaknya ada dua sisi yang bisa di lihat dari Hak interpelasi DPR yang di ajukan Kepada SBY. Pertama, adalah sisi baik, dengan dilakukannya interpelasi terhadap Presiden tentang dukungan pemerintah terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberi sanksi kepada Iran. Menegaskan bahwa DPR bukanlah merupakan ‘stempel’  pemerintah belaka seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Kedua, adalah sisi buruk, jangan-jangan Interpelasi yang diajukan DPR hanya sandiwara Politik semata melihat dari kejadian yang berkembang permasalahan Interpelasi ini bergeser dari  mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap Resolusi untuk Nuklir Iran ke masalah remeh temeh dari ketidak hadiran Presiden saat Rapat Paripurna di gelar.

Peraturan tentang Boleh tidaknya Presiden mewakil- kan Jawaban kepada para pembantunya sebenarnya di atur oleh Tata Tertib pasal 174.  Dan peraturan itu disusun sendiri oleh DPR, lalu entah kenapa tentang tata tertib pasal 174 ayat 4 itu para Anggota DPR tidak memiliki interpretasi yang sama.

Pada sidang paripurna itu SBY mengutus enam orang mentri dan seorang kepala BIN sebagai wakilnya untuk menyampaikan jawaban atas interpelasi yang ajukan oleh DPR, meski akan lebih terkesan ksatria jika SBY menghadiri langsung sidang paripurna, namun tentunya kehadiran ketujuh wakilnya di senayan bisa diartikan bahwa SBY mempunyai niat baik untuk menjawab Interpelasi di sidang Paripurna itu. Namun, meskipun Presiden mengutus 7 wakilnya sekaligus ke senayan hal itu tak juga menghilangkan keberatan para inisiator interpelasi yang ngotot untuk menghadirkan Presiden.

Permasalahanpun menjadi panjang ketika  perbedaan tafsir atas tata tertib itu tak bisa disatukan, akhirnya masalah yang ada tak kunjung selesai, alih-alih menyelesaikan permasalahan yang sudah ada, anggota DPR malah berinisiatif mengajukan interpelasi untuk kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Entah apa subtansi di ajukannya “banyak interpelasi” terhadap Presiden. Mungkin akan lebih bermanfaat (terutama untuk rakyat banyak) jika para petinggi negeri ini memikirkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat seperti harga-harga Sembilan bahan Pokok yang terus melambung di pasaran. Karena rakyat tak mengerti dan bosan dengan segala macam dagelan politik yang menjemukan.